Agen Judi Online
Polemik Munculnya Perppu Organisasi Masyarakat - Mbah Info

Home » Berita Bola » Polemik Munculnya Perppu Organisasi Masyarakat

Polemik Munculnya Perppu Organisasi Masyarakat

Polemik Munculnya Perppu Organisasi Masyarakat

Polemik Munculnya Perppu Organisasi Masyarakat – Kumpulan Berita terhangat, terupdate dan terkini, Tiga hari yang lalu pemerintah Republik Indonesia melalui Menko Polhukam RI ( Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia) Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Ormas.

Polemik Munculnya Perppu Organisasi Masyarakat - Mbah Info

Polemik Munculnya Perppu Organisasi Masyarakat – Mbah Info

Perppu ini dimunculkan akibat dari organisasi kemasyarakatan ini sudah ada yang melenceng dari 4 pilar kita dan ingin mengantikan salah satu pilar (bhineka tunggal ika) dengan paham radikalisme. Ada kalangan yang menyebutkan bahwa penerbitan Perppu ini syarat akan kepentingan politik.

Setelah penerbitan Perppu 2/2017 tetang ormas ini, banyak pro dan kontrak yang muncul saat ini. Dijumpai di kantor kementiran Menko Polhukam Wiranto menegaskan bahwa penerbitan ini karena ada Ormas di Indonesia yang ingin mengantikan Bhineka Tunggal Ika dengan yang lainnya bukan karena ada kepentingan politik. Mantan Ketua Umum Hanura ini meyakinkan dan menegaskan kembali bahwa penerbitan perppu ini bukan kepentingan politik dari pemerintah sekarang, bukan untuk kepentingan diri nya ini murni kepentingan untuk bangsa dan negara kita.

Pria kelahiran 4 April 1947 di Yogyakarta ini menambahkan ada sebagian ormas yang sudah mengampanyekan anti-nasionalisme dan anti – demokrasi. ” Undang undang 17 tahun 2013 tentang kemasyarakatan sudah tidak dapat dipakai lagi karena tidak memberikan payung hukum bagi pemerintah untuk memberantas ormas yang anti – pancasila” lanjut mantan Jendral TNI (Purn) itu.
Sementara tanggapan positif muncul dari Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dia mengatakan bahwa ini adalah langkah positif yang diambil pemerintah dalam menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang taat akan hukum, bukan negara totaliter.

Tanggapan kurang setuju muncul dari salah satu wakil ketua DPR- RI dari partai Gerindra. Fadli Zon mengatakan penerbitan perppu ini merupakan gaya baru kediktatoran pemerintah Indonesia. Dia juga memberikan 1 pasal yang mencerminkan kediktatoran pemerintah dengan menghapus Pasal 68 dan 54 UU ormas yang mengatakan pembubaran suatu ormas harus melalui mekanisme pengadilan dan mewajibkan pemerintah untuk memintah pertimbangan dari MA untuk menjatuhkan sanksi terhadap ormas.

Hal ini pun ditanggapi oleh Presiden dengan mengatakan jika ada orang yang tidak setuju dengan penerbitan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ) ini silahkan menganjukan banding ke MK, Karena begitulah proses yang ada.

Nah mari kita lihat apakah Perppu ini di sahkan oleh Wakli rakyat yang berada di Senayan atau malah tetap menggunakan Undang undang lama, hanya tinggal menanti jawaban dari pihak pemerintahan.

Artikel terkait :

Perjuangan ATM mendapatkan Vitolo

Kumpulan berita terupdate bidang Ekonomi, Bisnis, Kesehatan, Politik dan Olahraga dengan info terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seputar Bola Dan Casino Bola Dan Casino Online Judi Bola Artikel Bola http://wpchotsprings.com/ http://al3zof.com/ Casino Dan Bola http://btofaq.net/ Casino Bola Politik http://secretsofnature.net/